Adjie, Habib. Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris …
Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik: Habib Adjie - Belbuk.com
Sedangkan penjatuhan sanksi pidana terhadap Notaris dapat dilakukan sepanjang memenuhi rumusan pelanggaran yang tersebut dalam UUJN, kode etik jabatan Notaris, juga harus memenuhi unsur-unsur dalam KUH Pidana Upaya yang dilakukan dalam mencegah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Notaris dalam pembuatan akta merupakan pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh menteri terhadap Notaris dengan membentuk majelis pengawas Notaris serta pengawasan dan Sanksi Pidana terhadap Notaris PPAT .
Jual BUKU SANKSI PERDATA & ADMINISTRATIF TERHADAP NOTARIS (ORIGINAL) Indonesia|Shopee Indonesia
Jual Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik - Habib Adjie Indonesia|Shopee Indonesia
Sanksi Administratif Terhadap Notaris yang Menolak Menerima Protokol
Buku ini memadukan antara teori-teori yang diperoleh dibangku kuliah dan hasil pengalaman praktek selaku Notaris selama 20 tahun, yang mengupas secara Notaris mempunyai wewenang membuat akta otentik Penerapan sanksi administrasi terhadap notaris yang telah melakukan pelanggaran terhadap jabatannya adalah wewenang dari pada Majelis Pengawas Notaris dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dilaksanakan secara hirarkhi/berjenjang
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
JENIS NORMA DAN SANKSI TERHADAP NOTARIS YANG MELAKUKAN PELANGGARAN DALAM PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI DENGAN K
Sanksi terhadap Notaris yang terrdapat dalam UU-JN . JENIS NORMA DAN SANKSI TERHADAP NOTARIS YANG MELAKUKAN PELANGGARAN DALAM PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI DENGAN KUASA MENJUAL (STUDI PUTUSAN MAJELIS PENGAWAS PUSAT NOTARIS NOMOR 05/B/MPPN/VII/2019) Shabrina Mahfuzh, Widodo Suryandono, Pieter Latumenten ABSTRAK Tesis ini membahas mengenai Sanksi administrasi dijatuhkan terhadap Notaris karena terjadi pelanggaran terhadap segala kewajiban dan pelaksanaan tugas jabatan Notaris yang dikategorikan sebagai suatu pelanggaran yang dapat dijatuhi sanksi administrasi dan sanksi kode etik.
Sanksi Administratif Terhadap PPAT Atas Kelainan Pengawasan Pembayaran BPHTB dalam Pembuatan Akta Peralihan Hak Atas Tanah dan Bangunan
Analisis Kewenangan Majelis Pengawas Wilayah Dalam Penerapan Sanksi Atas Pelanggaran Administrasi Yang Dilakukan Notaris Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris
Sedangkan penjatuhan sanksi pidana terhadap Notaris dapat dilakukan sepanjang memenuhi rumusan pelanggaran yang tersebut dalam UUJN, kode etik jabatan Notaris, juga harus memenuhi unsur-unsur dalam KUH Pidana 79), ada dua hal yang membuat akta notaris dikatakan sah: Pertama, notaris berwenang membuat akta sesuai dengan keinginan para pihak Penerapan sanksi administrasi terhadap notaris yang telah melakukan pelanggaran terhadap jabatannya adalah wewenang dari pada Majelis Pengawas Notaris dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dilaksanakan secara hirarkhi/berjenjang
Sanksi Terhadap Notaris Yang Melakukan Tindak Pidana Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Nur Cahyanti*, Budi Rahar
Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta
pembatasan jumlah pembuatan akta notaris 69789347
PDF) PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA
Penerapan sanksi administrasi terhadap notaris yang telah melakukan pelanggaran terhadap jabatannya adalah wewenang dari pada Majelis Pengawas Notaris dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dilaksanakan secara hirarkhi/berjenjang Sanksi Kode Etik Notaris . Sedangkan penjatuhan sanksi pidana terhadap Notaris dapat dilakukan sepanjang memenuhi rumusan pelanggaran yang tersebut dalam UUJN, kode etik jabatan Notaris, juga harus memenuhi unsur-unsur dalam KUH Pidana
PDF) Kekuatan Pembuktian Akta Notaris yang Dibuat Oleh Notaris yang Sedang Diusulkan Untuk Diberhentikan dengan Tidak Hormat
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Akibat hukum pembuatan akta Notaris yang tidak sesuai dengan Undang- Undang nomor 2 ta
1 TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA DENGAN KAUSA PALSU (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI PEKANBARU NOMOR 166/PID.
JENIS NORMA DAN SANKSI TERHADAP NOTARIS YANG MELAKUKAN PELANGGARAN DALAM PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI DENGAN KUASA MENJUAL (STUDI PUTUSAN MAJELIS PENGAWAS PUSAT NOTARIS NOMOR 05/B/MPPN/VII/2019) Shabrina Mahfuzh, Widodo Suryandono, Pieter Latumenten ABSTRAK Tesis ini membahas mengenai JENIS NORMA DAN SANKSI TERHADAP NOTARIS YANG MELAKUKAN PELANGGARAN DALAM PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI DENGAN KUASA MENJUAL (STUDI PUTUSAN MAJELIS PENGAWAS PUSAT NOTARIS NOMOR 05/B/MPPN/VII/2019) Shabrina Mahfuzh, Widodo Suryandono, Pieter Latumenten ABSTRAK Tesis ini membahas mengenai 79), ada dua hal yang membuat akta notaris dikatakan sah: Pertama, notaris berwenang membuat akta sesuai dengan keinginan para pihak
AKIBAT HUKUM LEWATNYA BATAS WAKTU KEWAJIBAN MENDAFTARKAN APHT OLEH PPAT Surya Harinata Jurusan/Fakultas Magister Kenotariatan su
Upaya yang dilakukan dalam mencegah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Notaris dalam pembuatan akta merupakan pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh menteri terhadap Notaris dengan membentuk majelis pengawas Notaris serta pengawasan dan Sanksi terhadap Notaris yang terrdapat dalam UU-JN . Tanggung Jawab Administratif Notaris/PPAT dalam Pembuatan Akta .
DOC) Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta yang Dibuatnya | BURHAN A N S H O R I .SH - Academia.edu
Sedangkan penjatuhan sanksi pidana terhadap Notaris dapat dilakukan sepanjang memenuhi rumusan pelanggaran yang tersebut dalam UUJN, kode etik jabatan Notaris, juga harus memenuhi unsur-unsur dalam KUH Pidana Penerapan sanksi administrasi terhadap notaris yang telah melakukan pelanggaran terhadap jabatannya adalah wewenang dari pada Majelis Pengawas Notaris dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dilaksanakan secara hirarkhi/berjenjang 79), ada dua hal yang membuat akta notaris dikatakan sah: Pertama, notaris berwenang membuat akta sesuai dengan keinginan para pihak
PDF) PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA YANG DIDASARKAN PADA KETERANGAN PALSU DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS JO UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 DAN KUHP
Jika akta yang dibuatnya tersebut berhubungan dengan perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diatur dalam Undang-undang atau yang dikehendaki oleh para pihak yang berkepentingan, yang menjamin kepastian tanggal pembuatan dan lainnya, sepanjang tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada Penerapan sanksi administrasi terhadap notaris yang telah melakukan pelanggaran terhadap jabatannya adalah wewenang dari pada Majelis Pengawas Notaris dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dilaksanakan secara hirarkhi/berjenjang Notaris mempunyai wewenang membuat akta otentik
PDF) Verlijden Pada Jabatan Notaris Di Indonesia (Bukti Di Sidoarjo)