Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati dan Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah menunjukkan status keberlakuan ; Informasi proses rancangan sampai pengundangan; informasi proses pencabutan Peraturan; Untuk mempermudah para pengunjung, kami menyediakan file dalam format PDF dan HTML Informatif dan Ramah Pengguna Proses pembentukan Peraturan
Dasar Hukum Bisnis Travel Agent Online | PDF
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1 Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati dan Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah
Dasar Hukum Bisnis Travel Agent Online
STANDARISASI KEAMANAN DAN KESELAMATAN WISATAWAN YANG WAJIB DIPENUHI OLEH BIRO PERJALANAN WISATA
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1 Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati dan Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan secara daring pelayanan online - Arreza MP
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 1 Informatif dan Ramah Pengguna Proses pembentukan Peraturan
Peraturan Menteri Pariwisata Tentang Standar Usaha Jasa Pramuwisata
Adakah pertukaran Zon pemanduan dibenarkan bagi pemandu pelancong alam semulajadi setempat? PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN AGEN PERUBAHAN DI INSTANSI PEMERINTAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA, PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN AGEN PERUBAHAN DI INSTANSI PEMERINTAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,
Perhatikan Ini Bila Ingin Berlibur Menggunakan Jasa Travel Agent - Klinik Hukumonline
Adakah pertukaran Zon pemanduan dibenarkan bagi pemandu pelancong alam semulajadi setempat? Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati dan Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah Permenpar 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Wisata Selam Rekreasi diundangkan di Jakarta dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 910 oleh Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 15 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1 menunjukkan status keberlakuan ; Informasi proses rancangan sampai pengundangan; informasi proses pencabutan Peraturan; Untuk mempermudah para pengunjung, kami menyediakan file dalam format PDF dan HTML Pembaharuan masih dapat diproses dengan syarat pemohon dikehendaki mengemukakan sijil CTRE tersebut (mana-mana yang tidak mencukupi) dalam tempoh 3-6 bulan (bergantung dengan jumlah CTRE yang perlu dihadiri) 25
SALINAN PERATURAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA DENGAN RAHMAT T
menunjukkan status keberlakuan ; Informasi proses rancangan sampai pengundangan; informasi proses pencabutan Peraturan; Untuk mempermudah para pengunjung, kami menyediakan file dalam format PDF dan HTML Pembaharuan masih dapat diproses dengan syarat pemohon dikehendaki mengemukakan sijil CTRE tersebut (mana-mana yang tidak mencukupi) dalam tempoh 3-6 bulan (bergantung dengan jumlah CTRE yang perlu dihadiri) 25 Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketenteraman dan/atau kesejahteraan terhadap
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 18 TAHUN 2017 TENTANG FORMULASI BIAYA OPERASI PENERBANGAN ANGKUTAN UDA
Peraturan Menteri Pariwisata tentang Wisata Selam Rekreasi telah ditandatangani Menpar Arief Yahya pada tanggal 15 Juni 2016 Pemagangan adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja yang lebih berpengalaman dalam proses produksi barang dan/atau jasa di perusahaan, dalam Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 1
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pembatasan Orang Asing Masuk ke Wilayah Indonesia Dalam Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 77 TAHUN 2018 TENTANG PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA EL
perubahan kedua atas peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia nomor 3 tahun 2018 tentang syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat: 7: kementerian energi dan sumber daya mineral: 1 tahun 2021 : pencabutan peraturan menteri energi dan sumber daya mineral selaku Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1 Adakah pertukaran Zon pemanduan dibenarkan bagi pemandu pelancong alam semulajadi setempat?
Peraturan menteri perhubungan No PM 77 tahun 2011
Permenpar 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Wisata Selam Rekreasi diundangkan di Jakarta dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 910 oleh Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1 Informasi yang tersedia lengkap dan akurat
Tantangan Industri Travel Menghadapi Keluhan Pengembalian Dana dari Konsumen - Lifestyle Fimela.com
Informasi yang tersedia lengkap dan akurat Peraturan Menteri Pariwisata tentang Wisata Selam Rekreasi telah ditandatangani Menpar Arief Yahya pada tanggal 15 Juni 2016 Adakah pertukaran Zon pemanduan dibenarkan bagi pemandu pelancong alam semulajadi setempat?
Pendirian Perusahaan Bidang Pariwisata | PDF