Setiap warga negara yang memenuhi syarat sebagai wajib pajak haruslah menyetorkan pajaknya Dalam penagihan pasif, fiskus hanya memberitahukan kepada wajib pajak Nomor 7 Tahun 1991 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3459); b
UNDANG-UNDANG PENGAMPUNAN PAJAK ( UU TAX AMNESTY ) – PENGAMPUNAN PAJAK
pajak pasif, DJP hanya menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), SK Pembetulan, SK Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan pajak terutang lebih besar Tindakan penagihan pajak yang selama ini dilaksanakan adalah berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Pemungutan pajak selalu didasarkan pada undang-undang yang berlaku
Tindakan Penagihan - Solusi Pajak
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBL
1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) yang telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang: a Tindakan penagihan pajak yang selama ini dilaksanakan adalah berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa pajak pasif, DJP hanya menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), SK Pembetulan, SK Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan pajak terutang lebih besar
PENGERTIAN PAJAK Pajak adalah iuran rakyat pada kas
Latihan UTS 2016 - Dasar Perpajakan - PJK001 - UNAIR - StuDocu
Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Adanya sanksi untuk pelanggaran-pelanggaran pajak yang terjadi 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) yang telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang: a
Pajak Internasional - Solusi Pajak
Perpajakan Indonesia Agenda Konsep Pajak Regulasi Pajak Diskusi
PENAGIHAN PAJAK NEGARA DENGAN SURAT-PAKSA
Pajak | PDF
Dengan undang-undang penagihan pajak yang demikian itu diharapkan dapat memberikan penekanan yang lebih pada keseimbangan antara kepentingan masyarakat Wajib Pajak dan kepentingan negara Kesepuluh hak tersebut yaitu pertama, hak atas kelebihan pembayaran pajak Hak ini berarti bahwa jika pembayaran pajak yang dibayar/dipotong/dipungut lebih besar dari yang seharusnya terutang, WP memiliki hak untuk mendapatkan kembali
Hukum pajak
Adanya sanksi untuk pelanggaran-pelanggaran pajak yang terjadi Adanya sanksi untuk pelanggaran-pelanggaran pajak yang terjadi Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang
Perpajakan di Indonesia 1 Agenda 1 Pengantar Pajak
PENGANTAR PERPAJAKAN. - ppt download
Perpajakan 01 | PDF
UU 11 2016 Pengampunan Pajak Penjelasan
Dengan undang-undang penagihan pajak yang demikian itu diharapkan dapat memberikan penekanan yang lebih pada keseimbangan antara kepentingan masyarakat Wajib Pajak dan kepentingan negara Hak ini berarti bahwa jika pembayaran pajak yang dibayar/dipotong/dipungut lebih besar dari yang seharusnya terutang, WP memiliki hak untuk mendapatkan kembali Kesepuluh hak tersebut yaitu pertama, hak atas kelebihan pembayaran pajak
Pengetahuan Perpajakan
Pemungutan pajak selalu didasarkan pada undang-undang yang berlaku Seperti dikutip dari laman Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, ada sepuluh hak WP yang telah diakomodasi oleh negara Adanya sanksi untuk pelanggaran-pelanggaran pajak yang terjadi
SISTEM PAJAK DI INDONESIA - ppt download
Tindakan penagihan pajak yang selama ini dilaksanakan adalah berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Dengan undang-undang penagihan pajak yang demikian itu diharapkan dapat memberikan penekanan yang lebih pada keseimbangan antara kepentingan masyarakat Wajib Pajak dan kepentingan negara Tindakan penagihan pajak yang selama ini dilaksanakan adalah berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
bentuk usaha tetap Archives - Solusi Pajak