Menteri Dalam Negeri Nomor 594/1493/AGR perihal Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982 dan Pasal 39 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah 594/493/AGR tanggal 31 Maret 1982 Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Prof
Top PDF Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982 - 123dok.com
Top PDF Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1982 - 123dok.com
Top PDF Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1982 - 123dok.com
PEMBERIAN KUASA MUTLAK DALAM PERJANJIAN JUAL BELI TANAH YANG DIKAITKAN DENGAN INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI NO. 14 TAHUN 1982 T
Surat Edaran Mendagri: Lembaga Bimtek Terkait Kewenangan Desa Harus Dapat Rekomendasi dari Kemendagri – Desapedia
Tito Karnavian mengeluarkan surat Saran Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu 14 Tahun 1982 tentang Larangan Penggunaan Kuasa Mutlak Sebagai Dasar Pemindahan Hak Atas Tanah” Pasal 39 ayat 1 huruf d Peraturan Pemerintah No Negeri RI Nomor 594/493/AGR, tanggal 31 Maret
KUASA MENJUAL YANG MENGABAIKAN PASAL 1813 KITAB UNDANG- UNDANG HUKUM PERDATA SEBAGAI DASAR PEMINDAHAN HAK ATAS TANAH (STUDI PUTU
Top PDF Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1982 - 123dok.com
Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2021 - Regulasi | Covid19.go.id
Surat bernomor 141/2577/SJ itu ditujukan kepada Bupati/Walikota di Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Prof Walaupun terdapat perbedaan pendapat mengenai penyebutan (istilah) kuasa menjual dengan klausula mengabaikan (waive) Pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum
211 JUAL BELI HAK ATAS TANAH DENGAN KUASA MUTLAK PADA PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI KERAPKALI MENIMBULKAN MASALAH DALAM PRAKTI
24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982 beserta Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 594/1493/AGR tentang Larangan Penggunaan Kuasa Mutlak Sebagai Pemindahan Hak Atas Tanah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Pajak Penghasilan Atas
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 - Protokol | Covid19.go.id
Kuasa Mutlak | PDF
203 453 1 SM | PDF
ANALISIS YURIDIS PENGGUNAAN SURAT KUASA MUTLAK DALAM AKTA PPAT (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR PERKARA 104 K/TUN/2013) TESI
1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Semakin meningkatnya kebutuhan atau kepentingan setiap orang, ada kalanya seseorang yang m