Badan Keuangan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah Badan Keuangan Daerah berada dibawah dan bertanggung jawab kepada
BADAN KEUANGAN DAERAH
Setelah diberikannya surat teguran I dan tidak menemukan kesepakatan untuk melakukan pembayaran terhadap hutang pajaknya, Hotel Kinaara Resort yang beralamat di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi melakukan Koordinasi dengan kelurahan BantarGebang, PT Godang Tua dan Serah Terima Pemberitahuan Pajak Dari Pihak Kelurahan Sumur Batu Kepada Ibu Rw 03 untuk wilayah Rw 03 Dalam rangka mengoptimalisasi pemungtan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) masyarakat Kota Setelah diberikannya surat teguran I dan tidak menemukan kesepakatan untuk melakukan pembayaran terhadap hutang pajaknya, Hotel Kinaara Resort yang beralamat di
WALIKOTA MATARAM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT PERATURAN WALIKOTA MATARAM NOMOR : 60 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGA
KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA BATU NOMOR: 180/ /KEP/422.203/2018 TENTANG INDIKATOR KINERJA INDIVIDU BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA BATU KEPALA BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KOTA BATU Menimbang : a Bahwa untuk dapat mengukur Kinerja di Lingkungan BAdan Keuangan Daerah Kota Batu, diperlukan alat Jadi, pajak daerah sebagai kontribusi wajib dari penduduk kepada pemerintah daerah yang
BAB I
PDF) TINJAUAN PENAGIHAN PAJAK PBB-P2 DI KOTA BOGOR
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 t
Dalam melaksanakan tugas, Badan menyelenggarakan fungsi : a (2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bu pa ti melalui Sekretaris Bahwa untuk dapat mengukur Kinerja di Lingkungan BAdan Keuangan Daerah Kota Batu, diperlukan alat
Untitled
PROFIL
Setelah diberikannya surat teguran I dan tidak menemukan kesepakatan untuk melakukan pembayaran terhadap hutang pajaknya, Hotel Kinaara Resort yang beralamat di Pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan Berdasarkan hasil koordinasi Badan Keuangan Daerah dan Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kendal tanggal 24 Desember 2021, memperhatikan arah kebijakan Bupati Kendal dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah serta pengelolaan
BAB II GAMBARAN UMUM BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
i LAPORAN IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN PEMBINAAN WAJIB PAJAK DAERAH MELALUI APLIKASI PENGAWASAN PAJAK DAERAH (SI-WASPADA) DI KO
Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah; s Jadi, pajak daerah sebagai kontribusi wajib dari penduduk kepada pemerintah daerah yang
BKAD - Tindak Lanjut Penganganan DSPB (Daftar Sasaran Pengawasan Bersama) BKAD Kulon Progo lakukan koordinasi dengan DJP
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi melakukan Koordinasi dengan kelurahan BantarGebang, PT Godang Tua dan Serah Terima Pemberitahuan Pajak Dari Pihak Kelurahan Sumur Batu Kepada Ibu Rw 03 untuk wilayah Rw 03 Dalam rangka mengoptimalisasi pemungtan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) masyarakat Kota (2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bu pa ti melalui Sekretaris Badan Keuangan Daerah berada dibawah dan bertanggung jawab kepada
REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
(2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bu pa ti melalui Sekretaris pengaturan pengelolaan keuangan daerah Dalam melaksanakan tugas, Badan menyelenggarakan fungsi : a
LAPORAN KINERJA TAHUN 2019
Bidang penagihan, evaluasi dan pelaporan pendapatan a sli daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam merencanakan, menyusun, menyiapkan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah. Pasal 4 (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan Perihal : Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal
Anjab Analis pendapatan daerah
Online Class – Pelatihan dan Sertifikasi Konsultan/Kuasa Hukum Kepabeanan Angkatan III | Justitia Training Center
PERATURAN BUPATI KUNINGAN NOMOR 60 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS SERTA
BKAD - BKAD MENGIKUTI WEBINAR TENTANG BIMTEK PENYESUAIAN PDRD
Jadi, pajak daerah sebagai kontribusi wajib dari penduduk kepada pemerintah daerah yang Perumusan kebijakan di bidang keuangan Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah terutang oleh wajib pajak pribadi atau badan yang memiliki sifat memaksa, berdasar UU pajak daerah dengan tak mendapat imbalan secara langsung serta dipakai untuk kebutuhan daerah dengan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
Pergub 49 th 2012 ttg sistem & prosedur pengelolaan keuangan daerah
Ini 2 Fokus Pengawasan BPKP di Bidang Perekonomian