bahwa dalam upaya mewujudkan masyarakat yang nyaman, tenteram, tertib dan teratur yang dilandasi iman dan taqwa, perlu adanya pengaturan penyelenggaraan ketertiban 2 BUPATI BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT DENGAN bahwa dalam upaya mewujudkan masyarakat yang nyaman, tenteram, tertib dan teratur yang dilandasi iman dan taqwa, perlu adanya pengaturan penyelenggaraan ketertiban
Untitled
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah; 2 bahwa guna ketertiban dan kelancaran pengenaan sanksi administratif bagi pelanggar peraturan daerah dan peraturan bupati, maka perlu mengatur tata cara pengenaan sanksi administratif; c 2 BUPATI BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT DENGAN
BUPATI GORONTALO UTARA PROVINSI GORONTALO PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA NOMOR 3. TAHUN 2019 TENTANG KETERTIBAN UMUM
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Terdiri atas 28 halaman Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76,
BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH
KETERTIBAN UMUM, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT Bagian Hukum Setda Kabupaten Bandung Tahun 2015 SALINAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG KETERTIBAN UMUM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KULON PROGO, Menimbang : a 2 BUPATI BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT DENGAN
BUPATI TANAH BUMBU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG KETERTIBAN UMU
Perda kota depok thn 2012 no 16 ttg pembinaan dan pengawasan ketertib…
menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelanggar Ketertiban Umum; Mengingat : 1 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG KETERTIBAN UMUM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KULON PROGO, Menimbang : a PERATURAN BUPATI CIANJUR NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN DALAM PELAKSANAAN ADAVTASI KEBIASAAN BARU SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DENGAN RAHMAT TUI-IAN YANG MAHA ESA
SALINAN
Perda Bantul No. 4 Tahun 2018 TTG Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum | PDF
BUPATI KOTAWARINGIN BARAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 16 TAHUN 2014 TENTANG
Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pengenalan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan
Menimbang Mengingat WALIKOTA GORONTALO, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3), Pasal 26 ayat (5), Pasal 27 ayat (
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR TAHUN TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT - PDF Free Download
PENYIAPAN DAN PENYUSUNAN APBD
Terdiri atas 28 halaman 2 BUPATI BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT DENGAN bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf.a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif; : 1
1 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR .3 TAHUN 2017 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAM
GUBERNUR GORONTALO PERATURANDAERAHPROVINSIGORONTALO NOMOR 1 TAHUN2019 TENTANG PENYELENGGARAANKETENTRAMAN,KETERTIBANUMUM, DAN PER
menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelanggar Ketertiban Umum; Mengingat : 1 bahwa guna ketertiban dan kelancaran pengenaan sanksi administratif bagi pelanggar peraturan daerah dan peraturan bupati, maka perlu mengatur tata cara pengenaan sanksi administratif; c menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelanggar Ketertiban Umum; Mengingat : 1
baru, perlu didukung kesadaran dan kepatuhan : 1.
PERATURAN BUPATI CIANJUR NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN DALAM PELAKSANAAN ADAVTASI KEBIASAAN BARU SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DENGAN RAHMAT TUI-IAN YANG MAHA ESA bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf.a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif; : 1 Terdiri atas 28 halaman
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG KETERTIBAN UMUM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI CIREBON,