GRATIFIKASI VERSUS SUAP
PAPARAN PENCERAHAN HUKUM - ppt download
Namun, pemberian suap dalam pasal-pasal tersebut harus dimaksudkan untuk membujuk orang yang diberi agar berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya Namun, pemberian suap dalam pasal-pasal tersebut harus dimaksudkan untuk membujuk orang yang diberi agar berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana suap diatur dalam Pasal 209 ayat (1), yang berbunyi sebagai berikut Penyuapan merupakan tindak pidana yang kerap terjadi dan bersinggungan dengan pejabat pemerintahan
Apakah Perbedaan Tindak Pidana Korupsi dan Penggelapan? - LBH “Pengayoman” UNPAR
Rumusan Tindak Pidana Korupsi - ppt download
Klinik Hukumonline - Contoh delik formil: Pasal 160 KUHP tentang penghasutan, 209 KUHP tentang penyuapan, 242 KUHP tentang sumpah palsu, 362 KUHP tentang pencurian. Contoh delik materil: Pasal 187 KUHP tentang pembakaran
Pasal 2 dan Pasal 3 UU 11/1980 tidak mensyaratkan klasifikasi pelaku tertentu dalam pemberian suap Pasal 63 (2) KUHP berbunyi : “Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan” Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana suap diatur dalam Pasal 209 ayat (1), yang berbunyi sebagai berikut Penyuapan merupakan tindak pidana yang kerap terjadi dan bersinggungan dengan pejabat pemerintahan
Perbandingan Tindak Pidana Penyuapan di
DOC) Perbandingan Tindak Pidana Penyuapan di Berbagai Negara | Yessi Nadia Giatma Saragih - Academia.edu
Pasal untuk Menjerat Pelaku Suap di Sektor Swasta - Klinik Hukumonline
Pasal 63 (2) KUHP berbunyi : “Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan” Keempat pasal tersebut kemudian dinyatakan sebagai bagian dari tindak pidana korupsi melalui UU No perampasan hak kemerdekaan seseorang adalah pidana penjara paling lama dua belas tahun
Bolehkah Pemberi Gratifikasi Menjadi Tersangka Suap? Kasus Ini Jadi Contohnya
Scanned Image
Namun, pemberian suap dalam pasal-pasal tersebut harus dimaksudkan untuk membujuk orang yang diberi agar berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya Pasal 2 dan Pasal 3 UU 11/1980 tidak mensyaratkan klasifikasi pelaku tertentu dalam pemberian suap Analisa pasal 63 (2) dan 103 KUHP
Pemerintah Harap DPR Tak Terburu-buru | Website Direktorat Politik dan Komunikasi
Penyuapan aktif diatur dalam pasal 209 dan 210 KUHP, sedangkan penyuapan pasif diatur dalam pasal 418, 419 dan 420 KUHP Pasal 63 (2) KUHP berbunyi : “Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan” Keempat pasal tersebut kemudian dinyatakan sebagai bagian dari tindak pidana korupsi melalui UU No
Aturan Hukum Penyuapan Pejabat dan Swasta
Pasal 63 (2) KUHP berbunyi : “Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan” Pasal 2 dan Pasal 3 UU 11/1980 tidak mensyaratkan klasifikasi pelaku tertentu dalam pemberian suap Pasal 2 dan Pasal 3 UU 11/1980 tidak mensyaratkan klasifikasi pelaku tertentu dalam pemberian suap
KEBIJAKAN FORMULASI TINDAK PIDANA SUAP DALAM BIDANG POLITIK
Penyuapan aktif diatur dalam pasal 209 dan 210 KUHP, sedangkan penyuapan pasif diatur dalam pasal 418, 419 dan 420 KUHP Pasal-pasal KUHP yang dioper ke UUTPK adalah Pasal 209 KUHP yang mengatur penyuapan aktif (actieve omkooping atau active bribery) terhadap pegawai negeri dan Pasal 419 KUHP yang mengatur penyuapan pasif (passieve omkooping atau passive bribery) yang mengancam pidana terhadap pegawai negeri yang menerima hadiah atau janji Penyuapan aktif diatur dalam pasal 209 dan 210 KUHP, sedangkan penyuapan pasif diatur dalam pasal 418, 419 dan 420 KUHP
DASAR HUKUM TENTANG KORUPSI TERKAIT SEKTOR BISNIS
Suap sebagai modus penggelapan pajak dalam pasal 209 KUHP Jo. pasal 5 Ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi perspektif hukum pidana Islam - Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung
perampasan hak kemerdekaan seseorang adalah pidana penjara paling lama dua belas tahun perampasan hak kemerdekaan seseorang adalah pidana penjara paling lama dua belas tahun Pasal-pasal KUHP yang dioper ke UUTPK adalah Pasal 209 KUHP yang mengatur penyuapan aktif (actieve omkooping atau active bribery) terhadap pegawai negeri dan Pasal 419 KUHP yang mengatur penyuapan pasif (passieve omkooping atau passive bribery) yang mengancam pidana terhadap pegawai negeri yang menerima hadiah atau janji
Percobaan Tindak Pidana Suap - NegaraHukum.com
Perbandingan antara uu korupsi dengan kuhp dan kuhap
TINJAUAN ATAS KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYUAPAN DI SEKTOR PRIVAT DALAM HUKUM NASIONAL INDONESIA: SUATU PERBANDINGAN DENG
Ketentuan pasal 418 hanya menyebutkan bahwa seorang pegawai negeri yang menerima suatu pemberian atau janji, sedang diketahuinya atau patut harus menduga bahwa hal itu diberikan ditujukan kepada kekuasaan atau kewenangan Pasal 63 (2) KUHP berbunyi : “Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan” Namun, pemberian suap dalam pasal-pasal tersebut harus dimaksudkan untuk membujuk orang yang diberi agar berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya
Uu Tipikor | PDF