Selanjutnya Pemerintah melalui Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 12, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecama PATEN adalah penyelengaraan pelayan tahap permohonan sampai ke tahap ter tempat di Kecamatan; 13 Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah perangkat daerah pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/ kota yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah
SK SOP1 - Pemerintah Kabupaten Bandung
KAWASAN INDUSTRI CIREBON MENYATAKAN MINAT INVESTASI 57,8 TRILIUN DI KABUPATEN CILACAP 02 September 2021 Jakarta, 15 Mei 2018 - Sejalan dengan kebijakan Percepatan Pelaksanaan Berusaha yang dicanangkan pemerintah melalui Perpres Nomor 91 Tahun 2017, Kementerian Pertanian mengoptimalkan layanan publiknya Perizinan adalah pemberian legalitas
ÿþN O . 4 7
BIMTEK PATEN - LEDIKNAS
Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dengan sistem satu pintu di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecama PATEN adalah penyelengaraan pelayan tahap permohonan sampai ke tahap ter tempat di Kecamatan; 13 Satuan kerja ini memiliki tugas untuk melayani perizinan dan non perizinan dengan sistem satu pintu.
Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN) - Berita Kabupaten Tangerang
Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah perangkat daerah pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/ kota yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cilacap PT Perizinan adalah pemberian legalitas
KABIIPATEII IIALANG
KAWASAN INDUSTRI CIREBON MENYATAKAN MINAT INVESTASI 57,8 TRILIUN DI KABUPATEN CILACAP 02 September 2021 Hal itu ditandai dengan peluncuran Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) atau Padu Satu 12, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecama PATEN adalah penyelengaraan pelayan tahap permohonan sampai ke tahap ter tempat di Kecamatan; 13
Kebijakan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), Melalui Pendekatan Sistem - Dunia Notaris
Portal Berita Pemerintah Kota Yogyakarta - Pembangunan Infrastruktur Diharapkan Jadi Pengungkit Ekonomi Warga
Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dengan sistem satu pintu di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecama PATEN adalah penyelengaraan pelayan tahap permohonan sampai ke tahap ter tempat di Kecamatan; 13 Selanjutnya Pemerintah melalui Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
RENCANA STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 138 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENG
paparan paten.ppt
Jakarta, 15 Mei 2018 - Sejalan dengan kebijakan Percepatan Pelaksanaan Berusaha yang dicanangkan pemerintah melalui Perpres Nomor 91 Tahun 2017, Kementerian Pertanian mengoptimalkan layanan publiknya Satuan kerja ini memiliki tugas untuk melayani perizinan dan non perizinan dengan sistem satu pintu. Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP) adalah satuan kerja perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2013 tentang penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
EVALUASI KINERJA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PADABADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN NUNUKAN PROGR
Hal itu ditandai dengan peluncuran Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) atau Padu Satu Hal itu ditandai dengan peluncuran Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) atau Padu Satu Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah perangkat daerah pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/ kota yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah
BUPATI PENAJAM PASER UTARA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 21 TAHUN 2017 TENTANG PENYELE
Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dengan sistem satu pintu di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Selanjutnya Pemerintah melalui Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Jakarta, 15 Mei 2018 - Sejalan dengan kebijakan Percepatan Pelaksanaan Berusaha yang dicanangkan pemerintah melalui Perpres Nomor 91 Tahun 2017, Kementerian Pertanian mengoptimalkan layanan publiknya
Kemendagri : Peraturan Menteri tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk Sejahterakan Rakyat
BUPATI BOYOLALI PROVINSI JAWA TENGAH
Portal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang
PTSP dan Paten Optimalkan Implementasi Jaminan Sosial di Daerah
Apa yang dimaksud dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) - Hukum Corner
Share: CILACAP – PT PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) DI KECAMATAN KUTAWARINGIN CAMAT KUTAWARINGIN Menimbang : a bahwa sesuai ketentuan pasal 17 huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, bahwa Camat menetapkan pelaksana teknis PATEN; b bahwa kecamatan telah Perizinan adalah pernberian legalitas
It I r'